SISTEM PENDIDIKAN INDIA- PAKISTAN

Posted by Pustaka Mirzan On Rabu, 17 November 2010 0 komentar
BAB I
SISTEM PENDIDIKAN INDIA- PAKISTAN

A. Sistem Pendidikan Negara India
1. Kajian Sejarah (Historis)
Republik India adalah sebuah negara di Asia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu milyar jiwa, dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Negara India merupakan salah satu bekas jajahan, India yang dikenal dengan nama kunonya Bharat, merupakan satu republik Federal semenjak tahun 1950, walaupun telah mendapat kemerdekaannya dari Inggris tahun 1947.
India terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan kebudayaan. Bangsa Arya yang mula- mula masuk dari Persia ke India antara tahun 1500- 1200 SM celah Kyber di utara membawa agama dan hidup menurut ajaran Veda, sesudah mengalami perkembangan, berkembang menjadi agam hindu. Salah satu aspek agama hindu adalah pembagian masyarakat atas beberapa Kasta, yang merupakan hambatan bagi perkembangan masyarakat. Menurut undang- undang Manu yang mennetapkan hak dan kewajiban tiap kasta, yang boleh mengajarkan isi buku suci hanya kasta Brahmana, sedangkan yang boleh menjadi murid ialah kasta Brahmana dan Kasta Ksatria.
Bangsa Arab yang datang pada permulaan abad ke- 8 membawa kebudayaan islam. Raja- raja Islam, terutama dari dinasti Moghul dapat menguasai sebahagian besar anak benua ini dalam bad ke-16. bagaimanapun usaha Sultan Akbar untuk mempersatukan pemeluk agam Islam dan Hindu, tetapi usaha itu gagal. Hanya selam pemerintahan Inggris pemeluk kedua agama itu dapat hidup berdampingan, walupun selalu ada perselisihan.
Pengaruh islam di republik India ini tidak besar. Dewasa ini hanya 11% dari seluruh Penduduk di Republik India. Mereka mempunyai sistem pendidikan sendiri, yakni Hahtat. Tempat anak- anak mempelajari kitab al- Qur’an adalah di Mesjid yang kemudian ditersukan di Madrasah. Selama kekuasaan raja-raja islam, ada yang menekan pendidikan Hindu. Sesudah kerajaan islam mundur, Mutahab dan madarasah inipun turut pula mengalami kemunduran
Kebudayaan Barat mula-mula masuk oleh bangsa Portugis kemudian oleh Inggris. Bersamaan dengan kebudyaan itu, masuk pula agama kristen, sehingga hingga sekarang 21% penduduknya beragama kristen. Pendidikan yang diberikan Inggris, disertai penggunaan bahsa Inggris, terutama karena banyaknya bahasa India. Selama pemerintahan Inggris, bahasa Inggris menjadi bahsa resmi dan bahsa pengantar di sekolah- sekolah. Gerakan nasional sebgai reaksi terhadap penjajahan timbul pada abad ke-19. gerakan nasional mendapat wujudny dalam 1815 dengan pembentukan Kongres Nasional india.
---------------------------------------
Kolkata (bantuan•maklumat) (Bahasa Bangla: কলকাতা, IPA: /'kolkat̪a/, dahulunya Calcutta (bantuan•maklumat)) ialah ibu negeri Bengal Barat yang terletak di tebing timur Sungai Hooghly di India timur. Dengan bilangan penduduk bandar raya sebanyak hampir lima juta, dan bilangan penduduk metropolitan melebihi 14 juta, Kolkata ialah aglomerasi bandar yang ketiga terbesar dan bandar raya yang keempat terbesar di India.


Kolkata bertindak sebagai ibu negara India semasa Raj British sehingga 1911. Merupakan pusat pendidikan, sains, kebudayaan, dan politik moden pada satu ketika, Kolkata mengalami kebekuan ekonomi pada tahun-tahun yang menyusul kemerdekaan India pada tahun 1947. Bagaimanapun sejak tahun 2000, pembalikmudaan ekonomi telah menyekat kemerosotan yang mengerikan ini, dan telah menyebabkan peningkatan dalam pertumbuhan bandar raya Kolkata. Serupa dengan bandar raya besar yang lain, Kolkata terus menempuh masalah-masalah perbandaran seperti kemiskinan, pencemaran, dan kesesakan lalu lintas. Sebuah bandar raya yang bersemangat dan bertenaga dengan budaya sosial dan politik tersendiri, Kolkata dikenali untuk sejarah revolusinya, dari perjuangan kemerdekaan India hingga ke gerakan-gerakan puak kiri dan kesatuan sekerja. Dirujuk sebagai "Ibu Kota Kebudayaan India", "Bandaraya Perarakan", dan "Bandaraya Kegembiraan", Kolkata merupakan tempat asal kepada tokoh-tokoh seperti Rabindranath Tagore, Subhas Chandra Bose, Ibu Teresa, Satyajit Ray, dan Satyendranath Bose.
-----------------------------------------
New Delhi merupakan pusat pendidikan di daerah India Utara. University of Delhi merupakan salah satu kampus terbaik di India yang terkenal dengan kualitasnya dalam sistem pembelajaran dan penelitian serta telah menghasilkan sarjana di berbagai bidang keilmuan. University of Delhi didirikan pada tahun 1922 sebagai pusat pendidikan oleh pemerintah. Pada masa awal pendiriannya, University of Delhi hanya memiliki dua fakultas yaitu Art Faculty dan Science Faculty yang terdiri dari tiga kampus utama yaitu St. Stephens College (1881), Hindu College (1899), dan Ramjas College (1917), yang dapat menampung 750 mahasiswa.
Menyadari pentingnya pengembangan aspek akademis, pada tahun 1933, Sir. Maurice Gwyer yang menjabat sebagai Vice Chancellor mendatangkan para professor yang kompeten di berbagai bidang keilmuan untuk mengajar di kampus tersebut. Pengembangan kampus terus dilakukan dari masa ke masa hingga pada saat ini University of Delhi telah memiliki 14 fakultas, 86 departemen, dan 79 collage yang tersebar di seluruh kota New Delhi.
Dalam upaya pengembangan kampus pada tahun 70-an, University of Delhi menerapkan kerangka organisasi baru melalui konsep multi-kampus. Di daerah Dhaula Kuan didirikan The South Campus pada awal tahun 1973 yang dimulai dengan program Postgraduate di Faculty of Art dan Faculty of Social Sciences. Selanjutnya didirikan pula The East Campus dan The West Campus yang masing-masing fokus pada bidang kedokteran dan teknologi.
University of Delhi telah banyak menerima penghargaan dalam berbagai bidang sejak tahun 60-an antara lain bidang fisika, kimia, pertanian, peternakan, ekonomi dan sosiologi di mana pada saat sekarang ini universitas tersebut telah menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, sejumlah award telah diperoleh berbagai departemen di universitas ini.
Tak jauh berbeda dari sisi kualitas, Jamia Millia Islamia juga merupakan salah satu kampus terbaik yang terdapat di New Delhi, India. Jamia Millia Islamia yang merupakan kampus bermayoritas Muslim dikenal dengan kualitasnya dalam sistem pembelajaran dan penelitian serta telah menghasilkan sarjana di berbagai bidang keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Walaupun mayoritas sivitas akademika di kampus ini beragama Islam, namun kampus ini tidak membedakan kasta, agama maupun ras. Jamia Millia Islamia didirikan pada tahun 1920 di New Delhi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan oleh pemerintah.
Jamia Millia Islamia menawarkan beragam program akademis dan program ekstensi yang terdiri dari beberapa fakultas dan pusat-pusat kajian antara lain:
1. Faculty of Education (Department of Studies)
Department of Foundation of Educations
Department of Teacher Training & Non-Formal Education
Department of Fine Arts & Art Education

2. Faculty of Humanities & Languages (Department of Studies)
Department of Urdu
Department of Islamic Studies
Department of Arabic
Department of Persian
Department of Hindi
Department of English

3. Faculty of Social Science (Department of Studies):
Department of Economics
Department of Political Science
Department of Social Work
Department of Sociology
Department of Psychology
Department of Commerce

4. Faculty of Natural Science (Department of Studies):
Department of Physics
Department of Chemistry
Department of Geography
Department of Mathematics
Department of Bio-Sciences

5. Faculty of Engineering & Technology (Department of Studies)
Department of Civil Engineering
Department of Mechanical Engineering
Department of Electrical Engineering
Jamia Polytechnic

6. University Center di Jamia Millia Islamia
1. Academic Staff College
2. Academy of Third World Studies
3. A.J.K. Mass Communication Research Centre
4. Barkat Ali Firaq State Resource Centre
5. Centre for Coaching and Career Planning
6. Centre for Culture Media & Governance
7. Centre for Dental Studies
8. Centre for Distance and Open Learning
9. Centre for Gandhian Studies
10. Centre for Information Technology
11. Centre for Interdisciplinary Research in Basic Sciences
12. Centre for Jawaharlal Nehru Studies
13. Centre for Management Studies
14. Centre for Professional Development of Urdu Teacher
15. Centre for Spanish and Latin American Studies
16. Centre for Theoretical Physics
17. Centre for the Study of Comparative Religions and Civilizations
18. Centre for West Asian Studies
19. Dr. K. R. Narayanan Centre for Dalit and Minorities Studies
20. Dr. Zakir Husain Institute of Islamic Studies
21. Jamia's Prem Chand Archives and Literary Centre
22. Nelson Mandela Center for Peace and Conflict Resolution
23. Sarojini Naidu Centre for Women's Studies

Jamia Millia Islamia mengadopsi sistem pendidikan yang sama dengan University of Delhi, yaitu sistem Eropa dan sistem Amerika. Dengan gabungan sistem ini tingkat keseriusan belajar mahasiswa sangat tinggi. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa di Jamia Millia Islamia adalah “independent learning”. Mereka lebih banyak meluangkan waktu dengan belajar sendiri dan memperbanyak waktu membaca.
Berbeda dengan University of Delhi, Jamia Millia Islamia tidak memberlakukan sistem porsi penilaian sebagaimana yang terdapat di University of Delhi. Keseluruhan nilai mata kuliah mutlak diperoleh dari hasil ujian final mahasiswa, tanpa ada komponen kehadiran maupun tugas-tugas. Jadi tidak ada kewajiban bagi mahasiswa untuk hadir penuh dalam perkuliahan, hanya saja mahasiswa akan kesulitan untuk mengikuti ujian jika tidak mengikuti perkuliahan dengan dosen di kelas.
Di kampus ini, metode yang dipakai adalah metode chapter. Artinya, setiap tahun ajaran mahasiswa diberikan sejumlah chapter (mata kuliah) yang akan ditempuh selama satu tahun ajaran. Hal ini berbeda dengan University of Delhi yang menggunakan sistem per semester.

2. kajian geografis
Republik India adalah sebuah negara di Asia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu milyar jiwa, dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli (PPP), dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar dan mempunyai kemampuan senjata nuklir.
Terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km, dan bagian dari anak benua India, India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. Dia membagi perbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Cina, Myanmar. Banglades, Nepal, Bhutan, dan Afganistan. Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan.
India adalah letak dari peradaban kuno seperti Budaya Lembah Indus dan merupakan tempat kelahiran dari empat agama utama dunia: Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 1947.

Mulainya Sebuah Perjalanan: Peningkatan Kinerja Guru di India

Bagaimana sistem pendidikan dapat memberi perubahan pada guru dan dalam skala besar? Ini adalah sebuah pertanyaan yang dihadapi India dalam memastikan bahwa peningkatan akses pendidikan dengan sendirinya mengubah akses menuju pendidikan berkualitas. Sebagaimana jumlah sekolah dasar meningkat dari 0,84 juta dalam tahun 1999-2000 menjadi 1,04 juta dalam tahun 2005-2006, dan jumlah guru meningkat dari 3,2 juta dalam tahun 99-00 menjadi 4,17juta dalam tahun 05-06, merupakan peningkatan yang besar pada setiap survei walaupun tingkat pembelajaran yang dicapai anak tetap sangat rendah.

Dalam hal ini sebuah resensi pelatihan [in-service] guru yang diusulkan [kebanyakan praktek guru yang ada dilaksanakan sampai 20 hari dalam setahun di bawah Program PUS India, Sarva Shiksha Abhiyan]. Salah satu realisasi yang muncul adalah tidak adanya kesepakatan dan kejelasan bagaimana ‘pelatihan guru yang baik’ juga karena tidak adanya kesepakatan dan mengenai bagaimana mengajar yang baik. Nilai ujian dapat dicapai meskipun tanpa arti mengajar yang baik, nilai semacam ini juga menyembunyikan tingkat kebutuhan sebagian besar kelompok marginal dimaksud [atau tidak]. Untuk mengatasinya, tingkat kinerja guru saat ini memerlukan asesmen dan strategi terencana guna meningkatkan kualitas mengajar dan belajar; upaya nasional di laksanakan oleh pemerintah India dengan dukungan dari UNICEF.

ADEPTS, dan konteks keberagaman
Kemajuan Kinerja Pendidikan melalui Dukungan Guru [Advancement of Educational Performance through Teacher Support - ADEPTS] adalah upaya yang dimaksud, dimulai dengan sebuah pertemuan badan penasihat yang dihadiri oleh beberapa negara bagian di India untuk menyetujui draf ‘standar kinerja’ untuk guru, pelatih dan institusi pendukung guru dari kecamatan sampai tingkat propinsi. Menariknya, konsensus pertama keberagaman kelompok siswa adalah faktor utama yang diperhatikan. Dalam sebuah konteks dimana anak mempunyai latar belakang sosial ekonomi, etnis, bahasa dan tingkat kemiskinan yang berbeda [mempengaruhi kemampuan mereka bersekolah], di India peningkatan pendaftaran telah menyadarkan anak-anak yang secara tradisi tidak pernah bersekolah seperti anak cacat, pekerja anak, kelompok imigran, anak perempuan dari masyarakat tertentu dan lainnya dari kelompok yang paling marginal. Kelas, pedagogi, kurikulum dan bahan pelajaran masih belum dapat menganggap pentingnya hubungan keragaman ini, sebagai akibatnya mereka yang paling mendapat keuntungan, adalah yang mengorbankan yang lemah, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan tetaplah buruk.

Standar-Standar Performa yang muncul
Sebuah ciri khusus dari ADEPTS adalah menciptakan kepemilikan dan merubah cara yang ‘masuk akal’ dalam diskusi dengan para prakatisi. Dimulai dengan, sebuah pertemuan untuk menimbulkan bahwa tempat kerja guru yaitu sekolah adalah merupakan satu kesatuan penting dari hubungan dan proses. Berikutnya peserta dalam proses tersebut, termasuk guru-guru, terikat pada pertanyaan: ‘Apa yang kita inginkan untuk melihat yang sedang dikerjakan guru?’ Banyak jawaban yang muncul dari pertanyaan ini, dan yang penting dari keseluruhan itu adalah kesepakatan. Selama beberapa bulan daftar panjang ini telah disatukan kedalam empat aspek atau dimensi sekolah: fisik [atau menciptakan lingkungan fisik yang kondusif], kognitif [memungkinkan pembelajaran melalui interaksi], sosial [berpusat pada hubungan, etika] dan organisasional [sekolah sebagai sebuah badan, dalam kaitannya dengan masyarakat]. Melalui kegiatan ini, beberapa harapan muncul menjadi sejumlah kelompok atau kategori yang diberi judul sebagai ‘pernyataan standar’, dengan daftar yang mereka pegang sebagai indikatornya.

Disadari juga adanya indikator dengan kompleksitas yang berbeda-beda dan oleh karenanya tidaklah adil untuk mengharapkan seorang guru berusaha mencapai semuanya dalam waktu bersamaan. Ketika dieksplorasi, ada 4 tingkatan kinerja yang diharapkan, untuk itu keuntungan seorang pengawas dapat digunakan baik untuk mengukur kinerja juga membantu kemajuan guru melalui tingkatan yeng berturut-turut yang lebih baik.

Dengan kesepakatan yang luas terhadap harapan-harapan ini, tahap berikutnya adalah mengukur tingkat kinerja saat ini. Menggunakan hasil ini, tim pusat kemudian melaksanakan ‘kunjungan siswa ke negara bagian lain’ ke ratusan sekolah dan struktur-struktur pendukungnya. Di seluruh negeri, ada sebuah kesadaran bahwa kinerja guru di dalam kelas pada kenyataannya berada pada tingkat yang sangat rendah dan perlu untuk ditingkatkan secara dramatis. Ciri khusus dari proses ini adalah dimulai oleh mereka yang berada di dalam sistem daripada dari luar, menuju pengertian dan penerimaan serta keputusan yang lebih besar.

Membuat Perbaikan
Semua ini bagaimanapun juga adalah bagian yang mudah. Saat ini ada beberapa kejelasan akan kinerja yang ada dan yang diinginkan tentang, bagaimana perbaikan dapat disempurnakan? Beberapa kunci dasar yang disepakati dalam hal ini adalah sebagai berikut:
Motivasi utama bagi para guru adalah mengalami kesuksesan di kelas. Dengan dimikian telah disepakati bahwa persyaratan minimum harus dipenuhi sebelum guru dapat diharapkan untuk menerapkan standar-standar.
Guru berubah ketika melaksanakan standar tersebut dalam praktek daripada melalui teori. Diharapkan standar ini termasuk di dalam kursus in-service. Beberapa daerah sudah memperbaiki proses ini melalui input dari guru mereka.
Ada masa di mana guru belajar [dan begitu juga halnya dengan institusi dan sistem]. Lebih baik apabila menghindari harapan yang berlebihan. Perbaikan oleh karenanya direncanakan dalam tahap pengembangan guru, dibagi fase triwulanan, di mana setiap fasenya mempunyai angka indikator yang sangat terbatas untuk dicapai [4-8]. Ketika guru mencapai satu indikator, memotivasi mereka dan juga mempersiapkan mereka ke fase berikutnya, yang lebih tinggi. Institusi pendukung juga bekerja sama dengan para guru dan berjalan berdampingan satu sama lain
Standar dan indikator dapat cenderung rancu! Penting untuk mengubahnya ke dalam langkah nyata yang dapat diterapkan secara aktual oleh para guru. Demikian, jika sebuah indikator yang telah disepakati maka ‘anak-anak boleh bebas bertanya, tanpa ada rasa takut’ ada suatu kebutuhan untuk memperjelas apa yang perlu dilakukan seorang guru dengan tepat dalam hal seperti ini. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari membuat perbaikan, seluruh tim memperinci langkah-langkah nyata yang terlibat dalam mengubah harapan menjadi tahap tindakan yang dapat dilakukan.
Memilih pelaksana dan bekerjasama dengan guru adalah lebih seperti memberi hasil daripada meneruskan dalam satu bentuk instruksi. Dalam pertemuan daerah, para guru memilih indikator yang akan mereka capai [lebih dulu dari daftar indikator potensial yang diberikan untuk tahap tersebut] dan mengidentifikasi / membentuk tahapan yang diperlukan untuk mencapainya. Kinerja mereka akan dinilai terhadap indikator yang telah mereka pilih. Jika mungkin, penilaian murid akan dimasukkan.
‘Kumpulan target’ dalam syarat tahapan perbaikan performa sekarang dapat diterapkan. Para guru dan narasumber mereka dapat menggunakan dokumen standar untuk memperbaiki tahap perubahan yang mereka cari hasilnya, katakanlah dalam setahun atau 6 bulan.
Mengambil pendekatan ‘sedikit campur tangan’ membantu menghilangkan tekanan pada sistem untuk mengubah kurikulum atau buku teks atau bahkan memperkenalkan model pengajaran yang baru. Hal ini lebih pada ‘mengerjakan hal yang sama seperti sebelumnya, tapi dengan sedikit perbedaan’; hal ini mengurangi tekanan pada sistem dan memungkinkan penerapan yang cepat.

Langkah pertama …
Dalam beberapa bulan, lebih dari 15 negara bagian di seluruh negeri baru-baru ini telah berinisiatif melaksanakan ADEPTS dalam cara yang berbeda memperbaiki pelatihan in-servis, mengadakan pertemuan tahap lokal para guru untuk memilih dan menerapkan standar, mengembangkan materi pendukung, dan hal-hal seperti itu. Adalah sangat dini untuk mengatakan seperti apa pengaruhnya. Bagaimanapun yang jelas adalah ada kesepakatan yang sangat besar dalam hal rasa memiliki pada setiap level, antusiasme dan kontekstualisasi [karena keluwesan yang melekat dalam pendekatan memungkinkan pelaksana untuk menyesuaikan usaha dalam situasi dan kebutuhan mereka sendiri]. Karena ide dari ADEPTS mendapatkan kesungguhan dan akar ‘kemenangan’ yang lebih, tentu saja mungkin langkah pertama yang terkenal dalam sebuah perjalanan panjang sebenarnya telah diambil.
Hukum dan Pendidikan di India

PERAN HUKUM DALAM MENGAWAL PENDIDIKAN DI INDIA

“Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan gratis hingga berumur 14 tahun dan selanjutnya menjadi subyek pembatasan dari kapasitas ekonomi dan pembangunan dari negara bagian”
- Uni Krishnan, J.P. dan Ors. Vs. State of Andhara Pradesh and Ors. -


A. Perkembangan Pendidikan di India

India telah menjadi pijakan utama dalam nilai-nilai pembelajaran dari masa ke masa. Namun demikian, ketika negara India memiliki beberapa universitas terbaik di dunia, seperti BITS, ISB, IITs, NITs, IISc, IIMs, AIIMS, mereka masih harus mengatasi tantangan dalam pemenuhan pendidikan dasar guna mencapai angka 100% melek huruf. Pendidikan dasar dan wajib yang bersifat universal, disertai dengan tantangan untuk menjaga anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah, serta menjaga kualitas pendidikan di daerah pedalaman, menjadi kendala terberat untuk menuntaskan target tersebut.

Hingga kini hanya negara bagian Kerala yang telah melakukan pencapaian target tersebut. Seluruh tingkat pendidikan, mulai dari tingkatan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, menjadi perhatian khusus dari Department of Higher Education dan Departement of School Education and Literacy. Pada tingkatan tersebut diberikan subsidi sangat besar oleh Pemerintah India, meskipun terdapat wacana menjadikan pendidikan tinggi untuk mencari pembiayaan sendiri secara terpisah.

Menurut catatan pemerintah Inggris, pendidikan adat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat India telah hilang pada abad ke-18 dengan suatu pola di mana terdapat satu sekolah untuk setiap kuil, masjid atau desa yang berada hampir di seluruh wilayah negara India. Bidang pendidikan yang diajarkan pada saat itu meliputi teknik membaca, menulis, aritmatika, teologi, hukum, astronomi, metafisika, etika, ilmu kedokteran, dan agama. Sekolah-sekolah tersebut umunya diikuti oleh perwakilan pelajar dari seluruh lapisan masyarakat.

Sistem pendidikan India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19 yang merupakan rekomendasi dari Macaulay. Struktur tradisional tidaklah dikenal oleh pemerintahan Inggris dan struktur demikian telah dihapuskan pada saat itu juga. Mahatma Gandhi menjelaskan bahwa sistem pendidikan tradisional merupakan suatu pohon ilmu yang sangat indah, namun telah dihancurkan selama berkuasanya Inggris di negara tersebut. Sejarah mencatat bahwa universitas kedokteran pertama di negara bagian Kerala dimulai di Calicut pada tahun 1942-1943 pada masa perang dunia kedua. Dikarenakan kurangnya dokter untuk dapat diabdikan pada tugas militer, Pemerintah Inggris memutuskan untuk membuka cabang Universitas Kedokteran Madras di Malabar yang kemudian berada di bawah Kepresidenan Madras. Setelah berakhirnya perang, universitas kedokteran di Calicut ditutup dan para pelajar tersebut melanjutkan studinya di Universitas Kedokteran Madras.

Dalam kurun waktu 1979-80, Pemerintah India melalui Departemen Pendidikan meluncurkan suatu program bernama Non-Formal Education (NFE) untuk anak-anak berumur kelompok 6 hingga 14 tahun yang tidak dapat bergabung dalam sekolah reguler. Anak-anak ini termasuk mereka yang putus sekolah, anak yang sedang bekerja, anak-anak dari area yang tidak terdapat akses untuk sekolah, dan sebagainya. Fokus utama dari pola ini ditujukan untuk sepuluh negara bagian yang memilik pendidikan terbelakang.. Selanjutnya, program ini diteruskan untuk daerah pedalaman termasuk daerah perbukitan, pedesaan, dan gurun di negara-negara bagian lainnya. Hingga kini program tersebut masih berlangsung di 25 negara bagian. 100% perbantuan diberikan kepada organisasi sosial secara sukarela untuk menjalankan pusat NFE tersebut.

B. Konstitusi India
“Hak untuk memperoleh pendidikan meliputi pendidikan dasar maupun menengah.”

- State of Maharastra Vs. Sant Dhayaneswar Shiksha (2006) 9 SCC 1 -

Menurut Mahkamah Agung India, hak untuk memperoleh pendidikan mengalir dari Pasal 21 Konstitusi India yang memuat tentang perlindungan untuk hidup dan kebebasan pribadi. Isi dan parameternya harus dideterminasikan dan tidak terlepas dari Pasal 41 yang menjamin hak untuk bekerja, bersekolah, dan pertolongan umum di berbagai kondisi. Pada Pasal 45 juga ditegaskan pendidikan gratis dan wajib untuk setiap anak hingga umur 14 tahun. Pengadilan Tinggi telah menyatakan bahwa Pasal-Pasal dari Konstitusi India tersebut dapat dilaksanakan oleh Negara Bagian baik melalui pendirian lembaga pendidikan, mendanai, memperkenalkan dan/atau mencarikan afiliasi untuk menyediakan lembaga pendidikan lainnya.

Perkara Uni Krishnan dan Perkara Mohini Jain merupakan dua perkara yang seringkali menjadi rujukan dalam hal ini. Perkara Uni Krishanan berbeda dengan Perkara Mohoni Jain, di mana dalam perkara tersebut hak untuk memperoleh pendidikan merupakan subyek yang dibatasi oleh kapasitas ekonomi dan pembangunan negara bagian. Setelah bertahun-tahun diputusnya perkara penting ini, situasi menjadi tidak sederhana untuk dipecahkan. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan UU Amandemen Konstitusi (amandemen ke-68) pada tahun 2002 dengan menambahkan Pasal 21A. Pasal tersebut secara lengkap dapat dibaca sebagai berikut, “The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state mau, by law, determine”.

Ketentuan atas hak untuk memperoleh pendidikan menjadi terkedala untuk mememuhi ekspektasi semula ketika realitas di lapangan menunjukkan hal lain, khususnya realita terhadap masalah kemiskinan. Situasi di India dan seluruh perekonomiannya yang masih dan sedang berkembang yaitu memerangi kemiskinan, di mana terus menjadi akar sejarah perkembangan India. Kemiskinan melahirkan kemiskinan. Mata rantai dari kemiskinan meniadakan ratusan ribu anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Progres suatu negara bergantung juga pada pembangunan dari populasinya. Pendidikan merupakan senjata utama untuk mencapai hal yang sama. Bagamanapun juga, penyebaran buta huruf di India akan terus berlanjut jika pemerintah tidak mengalirkan dana yang cukup untuk menjalankan lembaga-lembaga pendidikan miliknya. Setelah lima dekade dari kemerdekaannya, lebih dari 50% dari anak-anak mengalami putus sekolah. Jenis kelamin menjadi salah satu dari pembedaan yang signifikan dari buta huruf, di mana terkarakteristik oleh nilai dan sistem patriarki yang sangat kuat. Tingkat melek huruf mendekati angka 64% untuk laki-laki dan 39% untuk perempuan. Pendidikan adalah suatu nilai dari masyarakat yang berbudaya dan rendahanya mutu pendidikan menjadi salah satu alasan utama dari kejahatan yang sulit untuk ditoleransi.

Oleh karenanya, analisa terhadap Konstitusi India menguatkan adanya eksistensi pasal-pasal mengenai pemberian hak kepada setiap individu untuk mendidik dirinya sendiri. Pasal 45 menggambarkan ketentuan atas pendidikan gratis dan wajib bagi anak-anak. Negara harus berupaya keras untuk menyediakan, pendidikan gratis dan wajib untuk anak-anak hingga mereka berumur 14 tahun dalam jangka waktu sepuluh tahun dari permulaan Konstitusi tersebut. Konsistensi terhadap posisi pasal tersebut lebih menekankan kewajiban Negara daripada daripada orang tua. Undang-undang Wajib Pendidikan yang telah disahkan di 14 Negara Bagian dan 4 Wilayah Kesatuan menyisahkan persoalan impelemtasi akibat tekanan sosial-ekonomi yang menyebabkan anak-anak jauh dari sekolah.

C. Kebijakan Pendidikan India

Kebijakan Nasional Pendidikan 1986 merupakan satu dari beberapa langkah maju yang dilakukan melalui penyediaan pendidikan dasar dan rekomendasi atas pendidikan gratis dan wajib dalam rangka pemenuhan kualitas bagi seluruh anak hingga berumur 14 tahun sebelum abad ke-21. Tujuan dari universalisasi pendidikan dasar bersumber pada tiga aspek: Petama, akses dan pendaftaran secara universal; Kedua, daya ingat yang universal dari anak hingga umur empat belas tahun; dan Ketiga, membawa peningkatan substansial kualitas pendidikan yang memungkinkan seluruh anak untuk mencapai tingkatan yang esensial dalam belajar. Kebijakan pemerintah yaitu untuk memotivasi anak agar menghadiri kelas secara reguler dan untuk meningkatkan fasilitas dalam sistem persekolahan, menyediakan pelatihan untuk guru, dan meningkatkan kemahiran belajar dari anak; serta melaksankan pendidikan wajib dengan langkah-langkah yang mempunyai sanksi.

Upaya lainnya terhadap pemenuhan pendidikan gratis yaitu melalui Pemerintah Negara Bagian, yang telah secara aktif menghapuskan biaya sekolah pada Sekolah Negeri hingga sekolah dasar tingkat atas. Usaha-usaha juga telah dilaksanakan oleh badan-badan lokal dan institusi donor swasta untuk menjadikan pendidikan benar-benar gratis dalam segala hal.

Dalam perkara Coomon cause v. Union of India (Perkara No. 697 Tahun 1993), Pemohon menuntut kepada Pengadilan untuk meminta Pemerintah menyediakan segala fasilitas demi pencapaian target universal, pendidikan gratis dan wajib untuk anak hingga berumur empat belas tahun, paling lambat di akhir tahun 1999. Setelah mendengarkan keterangan para pihak, Hakim yang bersangkutan menolak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyarakan kepadanya untuk menarik kembali permohonan tersebut.

Peluang untuk mengesahkan suatu undang-undang mengenai pendidikan gratis dan wajib serta implikasi dalam penerapannya telah dibahas dan menjadi diskursus yang sangat menarik selama sekian tahun. Setelah dilakukan analisa mendalam oleh berbagai ahli, wajib pendidikan dasar juga disadari akan membawa dampak positif terhadap penghapusan buruh anak.

Perkembangan setiap negara maju, dan kini diikuti oleh negara berkembang, mereka telah mendeklarasikan bahwa seluruh anak yang berumur enam hingga duabelas atau empatbelas tahun harus mengenyam pendidikan sekolah dasar. Terlepas dari seberapa besar kebutuhannya, tidak ada satu orang tua pun yang diizinkan untuk memutus pendidikan anak dari sekolah. Bahkan, sekolah yang dihadirinya akan dipantau oleh badan otoritas lokal dan pemerintahnya akan diwajibkan untuk menyediakan sekolah dasar dalam jarak yang wajar untuk seluruh anak dalam usia sekolah. Oleh karenanya, undang-undang yang dibuat memuat kewajiban secara spesifik bagi anak, orang tua, badan-badan lokal, dan pemerintah. Pegawai lokal, para pengajar, dewan pengurus sekolah dapat mengunjungi rumah orang tua sang murid yang telah memindahkan anaknya dari sekolah guna memberitahukan bahwa menghadiri kelas adalah wajib. Dalam waktu beberapa tahun implementasi norma tersebut telah menyadarkan seluruh negeri India bahwa seluruh anak harus datang ke sekolah. Suatu norma seperti ini dapat lebih dilaksanakan oleh berbagai tekanan masyarakat dibandingkan tekanan oleh badan yang berwenang. Salah satu pandangan yang menguatkan ketentuan tersebut bahwa kebijakan ini merupakan ekspresi dari “political will” dan hal tersebut mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat internasional bahwa India sangat serius dalam menghapuskan buruh anak.

Terdapat juga satu pemikiran lain yang meyakini bahwa ketentuan hukum dengan menyediakan pendidikan wajib mungkin bukan suatu solusi yang efektif untuk situasi dan keadaan di negara India. Pengalaman dari negara Afrika menunjukan bahwa legislasi seperti wajib sekolah seharusnya tidak diperkenalkan, hal mana terdapat tempat-tempat di mana anak ingin terdaftar di dalamnya tetapi mereka tidak dapat diterima karena minimnya infrastruktur dan ketersediaan ruangan. Negara-negara bagian di India yang hampir mendekati target universalisasi pendidikan dasar seperti di Kerala dan Tamil Nadu, legislasi akan dapat membantu mereka yang keluar dari sekolah. Pemikiran seperti ini memberikan argumen bahwa sangatlah penting untuk tidak hanya meningkatkan anggaran umum pada dunia pendidikan tetapi juga memperkenalkan cara-cara untuk mengurangi pembiayaan sekolah. Walaupun hal tersebut merupakan solusi yang parsial, menurut mereka, hal itu lebih penting untuk kepentingan orang tua yang mungkin merasakan bahwa kesempatan dan biaya sekolah masihlah sangat tinggi. Hal ini secara esensial dapat dilihat sebagai permasalahan sikap, yaitu sikap dari orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka, sikap negara terhadap buruh anak dan terhadap peningkatan kualitas sistem pendidikan. Suatu legislasi tidak dapat dengan sendirinya ditegakkan.Langkah-langkah kuat dalam hal penegakkan juga harus didirikan.

D. Kritik terhadap Sistem Pendidikan India

Pendidikan modern di India seringkali dikritisi karena mendasarkan pada sistem penghafalan. Penekanan ditujukan pada lulusnya nilai ujian dengan persentase yang tinggi. Beberapa institusi memberikan pentingnya pengembangan kepribadian dan kreativitas di antara pelajar. Akhir-akhir ini, pemerintah terbebani dengan menaiknya tingkat bunuh diri dari pelajar dikarenakan kegagalan dan rendahnya nilai, khususnya pada kota-kota besar di India, walaupun kasus seperti ini sangat jarang.

Banyak pihak yang juga mengkritisi terhadap kebijakan reservasi berdasarkan kasta, bahasa, dan agama dalam sistem pendidikan India. Pada kenyataannya hanya sedikit kasta rendah yang memperoleh manfaat dari reservasi tersebut dan juga terjadinya pemalsuan surat keterangan kasta dalam jumlah yang cukup banyak. Lembaga pendidikan juga memberikan kesempatan kepada kaum minoritas (selain Hindu) atau minoritas status bahasa. Lembaga seperti ini, 50% dari kursinya disediakan untuk pelajar dari agama tertentu atau mereka yang mempunyai bahasa ibu tertentu. Misalnya, banyak universitas dijalankan oleh Jesuist dan Salesian memiliki 50% kursi yang disedikan untuk agama Katholik.

Dalam hal bahasa, suatu lembaga dapat membuat ketentuan bagi para pengguna bahasa minoritas hanya pada negara bagian di mana bahasa tersebut bukanlah bahasa resmi. Contohnya, universitas teknik dapat menentukan sendiri sebagai lembaga bahasa minoritas (Hindi) pada negara bagian Maharashtra, di mana bahasa remsinya adalah Marathi, tetapi tidak bisa diterapkan di negara bagian Madhya Pradesh or Uttar Pradesh yang juga menggunakan bahasa resminya Hindi. Reservasi seperti ini di satu sisi memang menguntungkan kaum minoritas, tetapi di sisi lain dapat menjadi penyebab keretakan di antara banyak komunitas. Begitu banyak pelajar dengan nilai rendah diterima masuk, sedangkan mereka yang memiliki nilai baik terkadang tidak dapat diterima. Kritik dilayangkan bahwa reservasi seperti ini sangat mungkin menciptakan kerenggangan di tengah-tengah masyarakat. Korupsi yang menjamur di India juga menjadi wacana penting dalam sistem pendidikan India.

Pendidikan adalah fondasi dasar bagi setiap perbuatan ekonomi dan fondasi ini perlu dilindungi dari perbuatan korupsi dan diskriminasi berbasis elemen-elemen dalam masyarakat. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, berbagai sistem pada pemerintahan akan melemah. Oleh karenanya Komisi Hukum India merekomendasikan agar kompleksitasnya sistem pendidikan di India untuk segera diperbaiki, jika tidak sistem peradilan di India pun bisa jadi membuat interpretasi keputusan yang beragam atas sistem yang telah ada.
Sekilas tentang University of Delhi dan Jamia Millia Islamia


B. Sitem Pendidikan di Pakistan
Permulaan Masuknya Islam


Negara Pakistan muncul pada peta dunia 14 Agustus 1947. Pakistan didirikan pada saat puncak perlawanan Kaum Muslim di kawasan Asia Selatan yang berusaha memisahkan diri dari negerinya dan dikeluarkan ketika Mohammad bin Qasim pada tahun 711 AD, sebagai tindakan balas dendam terhadap bajak laut yang menyerang, diambil sebagai tempat perlindungan Kerajaan Raja Dahir.

Datangnya Islam memperkuat sejarah kepribadian didaerah ini, baik didaerah yang sekarang dikenal sebagai Pakistan maupun daerah diluar perbatasannya. Batu-batu tua yang antik peninggalan jaman dulu ditemukan di Lembah Soan suatu daerah dekat Rawalpindi, berumur sekitar 500.000 tahun. Tidak ada kerangka manusia ditemukan didaerah ini, hanya batu-batu kasar perkakas yang ditemukan dari dataran Soan.

Mengangkat hikayat/cerita dari aktifitas kerja keras manusia dan pekerja pada periode antar-glacial. Batu-batu tua sebagai perlengkapan/peralatan pria ini merupakan suatu alat homogen untuk membenarkan kelompok mereka kedalam sebuah bentuk kebudayaan yang disebut Budaya Soan. Kira-kira 3000 sebelum masehi, ditengah lembah keanginan dan kaki bukit Balochistan, dalam komunitas desa kecil dibangun dan dimulai mengambil langkah pertama yang ragu-ragu untuk menuju peradaban.

Disini, kita menemukan kelanjutan cerita dari kegiatan manusia yang masih menggunakan batu-batu. Pada jaman pra-sejarah, kaum pria mendirikan suatu penyelesaian bagi mereka, kedua golongan dari mereka yaitu kaum pekerja dan petani, di lembah atau dataran pinggiran dengan hidup beternak dan menanam gandum ataupun hasil panen lainnya. Budaya Red dan Buffer dengan hati-hati menggali gundukan prasejarah dari daerah ini dan mengklasifikasi isi kandungan mereka, lapisan demi lapisan, dikelompokkan dalam dua kategori yaitu Kebudayaan Red Ware and Kebudayaan Buff Ware(karya).

Suatu bentuk kebudayaan yang popular, dikenal sebagai Budaya Zhob di bagian utara Balochistan, yang kemudian meliputi Quetta, Amri Nal dan Budaya Kulli dari Sindh dan Balochistan selatan. Desa Amri Nal atau kota yang memiliki tembok batu dan dinding benteng yang berpondasi batu, sebagai pertahanan dan rumah mereka.

0 komentar to SISTEM PENDIDIKAN INDIA- PAKISTAN

Poskan Komentar