PUSTAKA MIRZAN

Nama : Djaehan Tanjung
NIM : 09 PEDI 1946
Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam
Over View : Administrasi dan Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Islam

A. Makna, Konsep Dan Istilah Administrasi Dan Manajemen Pendidikan

Administrasi sekolah sebagai suatu peristiwa mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak.(Oteng Sutisna,1983:17). Administrasi sekolah adalah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai baik personal maupun materiil dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama seefektif dan seefesien mungkin. (Mohammad Rifai,1972:51).
Syaiful Sagala memberikan defenisi manajemen pendidikan diartikan sebagai suatu proses pendayagunaan sumber daya sekolah melalui kegiatan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian secara lebih efektif dan efesien dengan segala aspeknya dengan menggunakan semua potensi yang tersedia agar tujuan organisasi secara efektif dan efesien serta produktivitas sekolah yang bermutu. (Syaiful Sagala, 2009:55).
Sementara Mujamil Qamar mendefenisikan Manajemen Pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efesien. (Mujamil Qamar,2007:10).

B. Sejarah Administrasi dan Manajemen Pendidikan Secara Umum dan Pendidikan Islam

Roald Campbell (1955-1975) adalah tokoh berpengaruh dalam administrasi pendidikan, pengembang mazhab teoritis dalam administrasi pendidikan di Amerika Serikat. Sementara Culbertson Direktur University Council for Education Administration (UCEA) telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan administrasi pendidikan. Selanjutnya administrasi pendidikan ini berkembang dengan dimotori Getzles (1975) dengan konsep modern yang telah mengadakan riset dalam bidang administrasi pendidikan sebagai wujud pemikiran administrasi pendidikan banyak tokoh-tokoh yang menulis tentang administrasi pendidikan yang bermunculan sejak tahun 1970-an yaitu; Halpin (1973-1977), Iannaccone (1973), Taylor (1975), Walker, Road Campbel (1977), Getzels (1977), Erickson (1977), Willower (1980).(Cyrill Poster,2000:56-58)
Proses manajemen secara umum sebenarnya telah lebih dahulu diperkenalkan oelh al Qur’an meskipun tidak langsung dengan kata manajemen tetapi At Tahthiet (planning), At Tanziem (Organizing), At Taujih (Actuating), Ar Riqoobah (Controlling)



C. Perkembangan Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam

Administrasi dan manajemen pendidikan Islam terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua telah menerapkan aturan-aturan dalam pondok yang harus di patuhi oelh seluruh penghuni pondok tanpa terkecuali. Pada prakteknya manajemen menurut ajaran al Qur’an yaitu proses pembentukan dan proses pelaksanaan.

D. Paradigma Pengembangan Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam.

Manajemen pendidikan Islam memiliki objek bahasan yang cukup kompleks. Berbagai objek bahasan dapat dijadikan bahan yang kemudian diintegrasikan untuk mewujudkan manajemen yang berciri khas Islam. Memahami konteks paradigma ini maka penulis mengutip pendapat Mujamil Qamar (Mujamil Qamar, 2009:16) tentang hal ini adalah sebagai berikut :
1. Teks-teks wahyu baik Al Qur’an maupun Hadits yang terkait dengan manajemen pendidikan.
2. Perkataan-perkataan (aqwal) para sahabat Nabi maupun ulama dan cendekiawan muslim yang terkait dengan manajemen pendidikan.
3. Realitas perkembangan lembaga pendidikan Islam.
4. Kultur komunitas (pimpinan dan pegawai) lembaga pendidikan Islam.
5. Ketentuan Kaidah-kaidah manajemen pendidikan.

























Nama : Djaehan Tanjung
NIM : 09 PEDI 1946
Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam
Over View : Fungsi Administrasi dan Manajemen Islam dan Implementasinya pada Lembaga Pendidikan Islam


A. Fungsi-Fungsi Administrasi Dan Manajemen Pendidikan

Ngalim Purwanto membagi fungsi administrasi pendidikan :
1. Perencanaan (Planing), merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan pelaksanaan kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Pengorganisasian (Organizing), merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang, sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengkoodinasian (Coordinating), adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpangsiuran dalam tindakan. Koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang, materil, pikiran, teknik-teknik dan tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai tujuan.
4. Komunikasi (Comunication), adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi.
5. Supervisi (Controling),aktivitas-aktivitas untuk menentukan tentang kondisi syarat yang essensil yang akan menjaminnya tujuan pendidikan.
6. Evaluasi, aktivitas penilaian untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai.
(Ngalim Purwanto:1987,29-32).

Segala fungsi administrasi dan manajemen sebaiknya diimplementasikan pada organisasi atau lembaga pendidikan Islam untuk pencapaian tujuan pendidikan Islam dalam melahirkan generasi-generasi yang Islami.
Ramaliyus (2008: 362) mengatakan bahwa pengertian yang sama dengan manajemen adalah al tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam al Qur’an seperti firman allah dalam QS. As Sajdah : 5

                 
Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”




B. Fungsi Administrasi Dan Manajemen Persfektif Pendidikan Islam

Berbicara tentang fungsi administrasi dan manajemen pendidikan Islam tidak terlepas dari fungsi administasi/ manajemen secara umum seperti yang dikemukakan Henry Fayol seorang Industriawan Prancis, fungsi manajemen itu adalah merancang dan mengendalikan .
Menurut Mahdi Ibrahim (1997: 63) ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan yakni ;
1. Ketelitian dan kejelasan dalam membentuk tujuan
2. Ketepatan antara fase-fase operasional rencana dengan penanggungjawab operasional agar mereka mengetahui fase-fase tersebut dengan tujuan yang hendak dicapai
3. Keterkaitan antara aspek-aspek amaliyah ditinjau dari sisi penerimaan masyarakat, mempetimbangkan perencanaan, kesesuaian perencanaan dengan tim yang bertanggungjawab terhadap mitra kerjanya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dicapai dalam kesiapan perencanaan melakukan evaluasi secara terus menerus dalam merealisasikan tujuan.
4. Kemampuan organisatoris penanggungjawab operasional

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan menurut Ramaliyus (2008: 27) adalah:
1. Penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif
2. Penetapan tujuan sebagai pengarahan dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan
3. Formulasi prosedur sebagai tahap-tahap rencana tindakan
4. Penyerahan tanggungjawab kepada individu dan kelompok-kelompok kerja

Selanjutnya, pengorganisasian. Menurut Terry (2006: 23) pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen, dilaksanakan untuk mengatur seluruh unsure-unsur yang dibutuhkan termasuk manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses.


C. Implementasi Fungsi Administrasi Dan Manajemen Pada Lembaga Pendidikan Islami

Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islami secara efektif dan efesien. Adapun pendekatan implikasi terkait yang membentuk satu kesatuan dalam manajemen pendidikan Islam :
1. Proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami., seperti penekanan kepada penghargaan, mashlahat, kualitas, kemajuan dan pemberdayaan yang didasari oleh pesan Al Qyr’an dan Hadits.
2. Lembaga pendidikan Islam, menunjukkan objek dari manajemen secara khusus diarahkan untuk menangani lembaga pendidikan Islam segala keunikannya, seperti memaparkan pengelolaan manajemen pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam.
3. Proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara inklusif ; kaedah-kaedeh manejerial berdasarkan buku bisa dipakai untuk pengelolaan pendidikan Islam selama sesuai dengan nilai, realita dan kultur lembaga pendidikan Islam, ekslusif, menjadi objek langsung dari kajian terfokus pada buku-buku manajemen pendidikan.
4. Lembaga pendidikan Islam mengandung arti strategi satu pembeda antara administrasi dengan manajemen.
5.Sumber belajar , manusia (guru, siswa), bahan (literature/ perpustakaan), Lingkungan (masyarakat), alat dan peralatan seperti laboratorium, aktivitas (sosial, ekonomi, sosial-religius) yang dihadapi lembaga pendidikan Islam.
6. Tujuan pendidikan Islam.
7. Efektif dan efesien. (Mujamil Qamar: 2007,10-12).




































Nama : Djaehan Tanjung
NIM : 09 PEDI 1946
Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam
Over View : Teori dan Konsep Administrasi dan Manajemen Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam


A. Teori dan Konsep-konsep Administrasi dan Manajemen Dari Klasik ke Modern

Siagian menjelaskan bahwa teori administrasi sebagai keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian,1974:2).

Dalam teori administrasi dan manajemen klasik mengemukakan bahwa administrasi sebagai proses diterapkan dalam konsep kehidupan manusia yang menekankan rasionalisme dan bentuk organisasi kerja sama manusia.

Manajemen telah dipratekkan oleh masyarakat kuno, namun relative sporadis dan tanpa upaya yang sistematis dalam mempelajari manajemen. Dalam perkembangannya kemudian manajemen klasik dapat dikelompokkan menjadi 3 yakni :
1. Manajemen Klasik yang pelopornya adalah Robert Owen dan Charles Babbage
2. Manajemen Ilmiah yang pelopornya adalah Federick Winslow Taylor dan Hendri L. Gantt
3. Teori Manajemen Organisasi yang pelopornya adalah Henry Fayol dan Mark Parker Follet


B. Prinsip-prinsip Administrasi Manajemen Berdasar Perkembangan Teori dan Konsep

Prinsip-prinsip manajemen adalah;
1. Setiap orang harus memiliki tugas harian yang jelas dan harus diselesaikan pada hari itu juga
2. Pekerja harus diberikan kondisi-kondisi yang baku dalam penyelesaian tugas-tugasnya
3. Pembayaran upah disesuaikan dengan apresiasi kerja para karyawan/pekerja.
4. Kegagalan yang diakibatkan oleh pekerja ditanggungjawapi sendiri oleh pekerja yang melakukan kegagalan
5. Dalam organisasi yang besar sangat diperlukan keahlian.


C. Penerapan Prinsip-Prinsip Teori dan Konsep Administrasi Manajemen pada Dunia Pendidikan

Dalam penerapan prinsip dan konsep manajemen dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari :
1. Proses, dalam hal ini dunia pendidikan menghendaki kegiatan yang sistematis dalam pengelolaannya terutama pada manajemen pendidikan Islam diharapkan pengelolaan lembaga-lembaganya dilakukan dengan Islami dengan sifat inklusif dan ekslusif.
2. Sumber, sumber belajar mencakup guru/ustadz/ dosen/ siswa/ santri / mahasiswa.
3. Bahan, meliputi perpustakaan, buku paket
4. Lingkungan, segala hal yang mengarah pada masyarakat
5. Alat dan peralatan, seperti laboratorium
6. Aktivitas, keadaan sosio-politik, sosio-kultural sosio-ekonomi, sosio-religius dll.


D. Konsep Manajemen Strategik dan Manajemen Mutu

Manajemen Strategik merupakan proses pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh yang berkenaan dengan aspek penting dalam kehidupan organisasi.
Manajemen merupakan upaya untuk mengatur sebuah organisasi agar memiliki nilai yang tinggi dalam segala aspek positif.
Adapun konsep-konsep manajemen mutu adalah: quality planning, quality control dan quality improvement.


E. Nilai-nilai Manajemen Kontemporer dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam

Seperti dikemukakan diatas bahwa dalam manajemen kontemporer ditemukan pendekatan-pendekatan baru. Maka dapat dikaitkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dapat diterapkan pendekatan system dimana setiap personil dalam lembaga pendidikan memiliki system atau bagian-bagian yang saling terkait, artinya diperlukan kerjasama dalam mengembangkan norma dan nilai-nilai yang Islami namun dalam penyelenggaraannya pendidikan Islam harus tetap memperhatikan situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal para peserta didik.






Nama : Djaehan Tanjung
NIM : 09 PEDI 1946
Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam
Over View : Administrasi dan Manajemen Pendidikan Dalam Aktivitas Pembelajaran Pada Lembaga Pendidikan Islam


A. Tugas Dan Peranan Masing-Masing Personal Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran

a. Kepala Sekolah; berperan sebagai
 supervisor
 Manager dan administrator
 Evaluator
 Fasilitator/Komunikator
 Motivator

b. Guru, berperan sebagai pengembang dan transformator ilmu kepada para peserta didik. Guru juga mempunya peran sebagai motivator, supervisor dan evaluator terhadap perkembangan psikologi dan ilmu para peserta didik.
c. Siswa berperan sebagai peserta didik yang mempunyai tugas untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi manusia yang beriman dan berilmu serta mampu mengembangkannya sebagai proses awal kembali dalam menciptakan manusia-manusia yang berguna.
d. Orang tua/ wali siswa/ masyarakat dan lingkungan juga mempunyai tugas sebagai pengawas kegiatan yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan.


B. Hubungan Antar Personal Dalam Pelaksanaan Pendidikan

Hubungan yang kondusif sangat diharapkan antar personal pendidikan karena tanpa hubungan yang baik maka pelaksanaan pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Misalnya guru selain sebagai pendidik dan pemimpin bagi siswanya ia juga sebagai pembantu pelaksana administrasi pendidikan, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antar kepala sekolah dengan guru, siswa dan orangtua serta masyrakat sekitarnya, guru juga demikian harus menjalin silaturahmi dengan orang tua siswa agar lebih mudah memahami psikologi peserta didik yang mana hal ini sangat membantu dalam upaya peningkatan mutu materi yang disampaikan.
Artinya setiap personal dalam pelaksanaan pendidikan sangat diperlukan partisipasinya demi tercapinya mutu pendidikan yang diharapkan.





C. Perangkat Administrative Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pembelajaran

Perangkat tersebut mencakup kurikulum, program semester dan program tahunan, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), Daya Serap, Ananlisis hasil belajar, program perbaikan dan pengayaan atau remedial, dan daftar nilai (evaluasi).


D. Prinsip-Prinsip Yang Harus Diterapkan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan adalah:
1. Tujuan harus jelas, diperkuat oleh pemikiran yang rasional
2. Program dimulai dari yang sederhana, didasarkan pada data-data yang empirik
3. Program yang disusun harus sinkron dengan tujuan nyang dirumuskan
4. Program harus menyangkut segala aspek/ menyeluruh
5. Koordinasi dengan para pelaksana kegiatan program pendidikan
6. Dipayungi oleh al Qur’an dan hadits (khusus lembaga pendidikan Islam), artinya sesuai dengan norma dan nilai syariah Islam












. .




Nama : Djaehan Tanjung
NIM : 09 PEDI 1946
Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Pengembangan Manajemen Berbasis Madrasah

A. Konsep Dasar, Tujuan, Fungsi Dan Karekteristik Manajemen Berbasis Madrasah / Sekolah

1. Konsep Dasar
Konsep dasar MBM/S yang dipandang memiliki tingkat efektifitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut :
1. Kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru.
2. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal.
3. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik
4. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, mem berdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah dan perubahan perencanaan. (Fattah,2000:25).

2. Tujuan MBM/S
1. Meningkatkannya efesiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf.
2. Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah.
3. Munculnya gagasan-gagasan baru dalam impelementasi kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran, dan pemanfaatan sumber-sumber belajar.
4. Meningkatnya mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder.(Syaiful Sagala,2009:157).

3. Fungsi MBM/S
1. Fungsi Perencanaan, mengutamakan kontinuitas program
2. Fungsi Pengorganisasian, diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerja sama sekolah.
3. Fungsi Penggerakkan, berarti merangsang guru dan personal sekolah lainnya melaksanakan tugas-tugas dengan antusias
4. Fungsi Pengkoordinasian, berarti menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi, tidak dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakan saja.
5. Fungsi Pengarahan, pemberian petunjuk bagaimana tugas-tugas harus dilaksanakan, memberikan bimbingan, mengadakan pengawasan.
6. Fungsi Pengawasan, diartikan sebagai salah satu kegiatan mengetahui realisasi perilaku personal sekolah

4. Karakteristik MBM/S
1. Prestasi pembelajaran dan manajemen sekolah yang efektif.
2. Kepemimpinan sekolah yang visioner.
3. Menempatkan kewenangan yang bertumpu pada sekolah dan masyarakat.
4. Senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
5. Melakukan analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kinerja
6. Kesejahteraan personal yang cukup.
7. Pengelolaan dan penggunaan anggaran yang tepat.
B. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah

Sebagai pengembangan langkah pengembangan MBM/S ini adalah :
1. Prinsip kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan mantap.
2. Harapan yang tinggio dari penampilan peserta didik.
3. Mengutamakan dasar dan kecakapan serta kemampuan.
4. Penugasan dan pengawasan yang tepat terhadap seluruh personal sekolah.
5. Penerapan system dan evaluasi belajar peserta didik.


C. Rencana Dan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

Rencana sekolah merupakan salah satu perangkat terpenting dalam pengelolaan MBM/S (Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah). Rencana sekolah merupakan perencanaan sekolah untuk jangka waktu tertentu, yang disusun oleh sekolah sendiri bersama dewan sekolah. Adapun yang terkandung dalam rencana adalah visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan prioritas-prioritas yang akan dicapai, serta strategi-strategi untuk mencapainya.
1. Dengan membaca rencana sekolah, seseorang akan memiliki gambaran lengkap tentang suatu sekolah. Oleh karena itu rencana sekolah merupakan bagian instrumen manajemen yang ampuh dan tidak dapat dihindari termasuk dalam manajemen pendidikan terutama berbasis madrasah (Islam).

D. Monitoring Dan Evaluasi Manajemen Berbasis Madrasah / Sekolah

Engkoswara (1989:84) mengemukakan keberhasilan manajemen pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi atau efektifitas dan efesiensi. Berkaitan dengan evaluasi manajemen berbasis sekolah/madarsah dilihat dari tiga tahap ; perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan dan diikuti oleh rencana yang baik pula. Monitoring dari pelaksanaan MBM/S ini didasari oleh rencana pelaksanaan dalam bentuk efektifitas, efesiensi dan produktivitas, yang erat hubungannya dengan implementasi desentralisasi pendidikan.
Keefektifan MBM/S akan terwujud jika pengelola pendidikan mampu memberdayakan stakeholders dalam menentukan kebijakan, pengadministrasian dan inovasi kurikulum yang dilakukan sekolah untuk mengembangkan manajemen berbasis madrasah/sekolah.












Nama : Djaehan Tanjung
NIM : 09 PEDI 1946
Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Desentralisasi Pendidikan Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

A. Latar Belakang Penerapan Desentraslisasi di Indonesia
UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada hakikatnya memberi kewenangan dan keluasaan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan asas Desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti serta mewujudkan system perimbangan keungan antara pusat dan daerah yang jelas. (E.Mulyasa,2002:12)


B. Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan
Konsep dasar desentralisasi pendidikan adalah upaya-upaya perbaikan dalam dunia pendidikan yakni dengan melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan dengan pembaharuan system pendidikan nasional yang bermuara pada desentralisasi pendidikan. Sebagai konsep dasarnya dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
Konsep otonomi sekolah merupakan tindakan Desentralisasi yang dilakukan oleh lembaga tinggi (pemerintah) sampai ke tingkat sekolah (guru kelas) yang menuntut kesiapan pengelola berbagai level untuk melakukan peran, sesuai dengan kewajiban, kewenangan, dan tanggungjawabnya. Otonomi sekolah dilaksanakan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) dengan mengikutsertakan masyarakat bertanggungjawab atas kelancaran pengelolaan sekolah. (Syaiful Sagala,2009:162)


C. Pengembangan Manajemen Yang Sesuai Dengan Kebijakan Desentralisasi
Desentralisasi pendidikan ini memberikan peluang bagi kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme yang dimilik.
Otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja par pemberdaya sekolah, prinsip Desentralisasi mendukung pemerataan pendidikan dan produktivitas pendidikan. Dengan demikian pengembangan manajemen pendidikan berbasis Desentralisasi memungkinkan adanya kerjasama yang erat antara staf sekolah, kepala sekolah, guru, personel lain dan masyarakat dalam upaya pemerataan efesiensi, efektifitas, dan peningkatan kualitas serta produktivitas pendidikan.
D. Pengembangan Manajemen Yang Sesuai Kebutuhan
Pengembangan Desentralisasi sebagai kerangka rekonstruksi peningkatan mutu pendidikan dalam pemerataan pelayanan pendidikan sebagai berikut :
1. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan dan menghasilkan standar kompetensi dalam tingkatan standar minimal, normal dan unggulan.
2. Peningkatan efesiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
3. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level kebijakan (pengambil keputusan) dan level operasional melalui komite (dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru senior, wakil orang tua, tokoh masyarakat dan perwakilan siswa. Peran komite meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja sekolah.
4. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal, serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.



























Nama : Djaehan Tanjung
NIM : 09 PEDI 1946
Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Pengelolaan Substansi Administrasi Pendidikan Di Madrasah


A. Pengelolaan Dan Pengembangan Adminstrasi Kurikulum

Untuk menjamin efektivitas pengembangan administrasi kurikulum dan program pengajaran dalam MBM, kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, catur wulan dan bulanan. Adapun program mingguan atau program satuan pelajaran, wajib dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar.
Pengembangan administrasi kurikulum yaitu :
1. Tahap perencanaan ( Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Sillabus, RPP, Kelender Pendidikan).
2. Tahap pengorganisasian dan koordinasi (pembagian tugas, penyusunan jadwal mengajar, penyusunan remedial, ekstrakurikuler, penyegaran guru).
3. Tahap pelaksanaan ( melakukan supervise guru, dan bimbingan guru oleh kepala madrasah).
4. Tahap pengendalian ( evaluasi kepala madrasah terhadap kinerja guru, hasil evaluasi harus benar-benar diperbaiki dan dilaksanakan).


B. Pengelolaan Dan Pengembangan Administrasi Peserta Didik

Oteng Sutisna menjabarkan tanggungjawab kepala sekolah dalam mengelola bidang kesiswaan berkaitan dengan hal-hal berikut :
1. Kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu.
2. Penerimaan, orientasi, klasifikasi dan penunjukkan murid ke kelas dan program studi.
3. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar
4. Program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti pengajaran, perbaikan dan pengajaran luar biasa.
5. Pengendalian disiplin murid.
6. Program bimbingan dan penyuluhan.
7. Program kesehatan dan keamanan.
8. Penyesuaian pribadi, sosial dan emosional. (Sutisna,1989:46).

C. Pengelolaan Dan Pengembangan Administrasi Personalia

Pegawai atau personalia, terutama guru, merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan Islam. Proses pendidikan Islam tidak akan berhasil dengan baik tanpa peran guru. Selanjutnya administrasi tenaga kependidikan (guru dan personel) mencakup tujuh komponen yaitu :

1. Perencanaan pegawai.
2. Pengadaan pegawai.
3. Pembinaan dan pengembangan pegawai.
4. Promosi dan mutasi.
5. Pemberhentian pegawai.
6. Kompensasi.
7. Penilaian pegawai. (E.Mulyasa,2003:42).

D. Pengelolaan Dan Pengembangan Administrasi Perlengkapan

Pada pengelolaan ini bagian dari administrasi sarana dan prasarana, keberadaan sarana pendidikan mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan, sehingga termasuk dalam komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses pendidikan.
Sarana dan prasarana pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam sebaiknya dikelola dengan sebaik mungkin sesuai ketentuan-ketentuan berikut ini :
1. Lengkap, siap dipakai setiap saat, kuat dan awet.
2. Rapi, indah, bersih, anggun, dan asri sehingga menyejukkan pandangan dan perasaan siapa pun yang memasuki kompleks lembaga pendidikan Islam.
3. Kreatif, inovatif, responsif dan variatif sehingga dapat merangsang timbulnya imajinasi peserta didik.
4. Memiliki jangkauan waktu penggunaan yang panjang melalui perencanaan yang matang untuk menghindari kecenderungan bongkar-pasang bangunan.
5. Memiliki tempat khusus untuk beribadah maupun pelaksanaan kegiatan sosio-religius seperti Mushollah dan Masjid. ( Mujamil Qamar, 2009:171).























Nama : Djaehan Tanjung
NIM : 09 PEDI 1946
Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Sistem Kendali Mutu Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan


A. Kriteria Kualitas Manajemen

Pemberdayaan sekolah merupakan alternative paling tepat untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan tinggi.
Kriteria kualitas manajemen yakni menentukan formulasi strategic criteria manajemen mutu yaitu;
a. Perumusan misi
b. Asesmen lingkungan eksternal yakni mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal
c. Perumusan tujuan khusus
d. Penentuan strategi


B. Kriteria Kualitas Kendali Mutu

Kriteria kualitas kendali mutu berdasarkan implementasi manajemen menurut Satori (Pedoman Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, 2001; 5) bertujuan untuk;

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang tersedia
b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah tentang mutu sekolah.
d. Meningaktkan kompetensi yang sehat antar sekolah.



C. Cara Mengukur Kualitas Program Kegiatan

Untuk mengukur kualitas program kegiatan system, kendali mutu pencapaian tujuan pendidikan adalah :
a. Merumuskan visi, misi, dan tujuan lembaga secara jelas sesuai dengan kenyataan sehari-hari.
b. Membangun kepemimpinan yang professional
c. Menyiapkan pendidik yang profesioanal.
d. Menyempurnakan strategi rekrutmen siswa.
e. Merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
f. Menggali strategi pembelajaran yang dapat mengakselerasi kemampuan siswa yang masih rendah menjadi lulusan kompetitif.
g. Menggali sumber-sumber keuangan non-konvensional dan mengembangkannya secara produktif.
h. Membangun sarana pra-sarana yang memadai.
i. Strategi pembelajaran berorientasi pada tradisi pengembangan keilmuan, kreatifitas, dan keterampilan.
j. Memperkuat metodologi pembelajaran, pemikiran, dan penelitian.
k. Menkondisikan pembelajaran yang islami dan dapat menstimulasi peserta didik.
l. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
m. Mewujudkan etos kerja yang tinggi.
n. Memberikan pelayanan prima.
o. Meningkatkan promosi untuk membangun citra.
p. Mempublikasikan kualitas proses dan hasil pembelajaran kepada public secara terbuka.
q. Membagun jaringan kerjasama dengan pihak lain.
r. Beradaptasi dengan budaya lokal.
s. Menyinkronkan kebijakan lembaga dengan kebijakan Nasional.


D. Kualitas Pencapaian Tujuan Dari Pelaksanaan Program Kegiatan Pendidikan

TQM (Total Quality Management) merupakan upaya pencapaian tujuan program manajemen pendidikan yang berkelajutan dalam mengimplelametasikan konsep desentralisasi pendidikan yang sinegi, konstruktif, produktif, dan profitabilitas secara terpadu. TQM sebagai bentuk pencapaian program kegiatan pendidikan didasari oleh criteria sebagai beikut:


a. Kesadaran akan mutu
b. Sifat kemanusiaan yang kuata untuk membawa mutu pada inspirasi para pengelola pendidikan
c. Pendekatan disentralisasi yang memberikan wewenang disemua tingkat.
d. Diterapkan secara menyeluruh sehingga prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai sudut dan celah organisasi.













Nama : Djaehan Tanjung
NIM : 09 PEDI 1946
Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Pengembangan Sistem Administrasi Manajemen Pada Pendidikan Formal, Non Formal dan In Formal


A. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen pendidikan pada system pendidikan formal agama dan keagamaan.

Pengelolaan administrasi madrasah yang menjadi substansi administrasi pendidikan meliputi :
a. Adminsitrasi kurikulum
b. Administrasi pesrta didik
c. Administrasi peronil
d. Administrasi sarana prasrana
e. Administrasi anggaran/biaya
f. Administrasi tata usaha
g. Administrasi organisasi
h. Administrasi hubungan sekolah dengan masayrakat


B. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen pendidikan pada system pendidikan nonformal agama dan keagamaan.

Pendidikan non-formal agama terdapat dalam PP RI No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan yang merupakan penjabaran dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang meliputi; pendidikan kegamaan berbentuk satuan atau program pendidikan, didirikan oleh pemerintah, memperoleh izin dari Menteri Agama, memnuhi persyratan pendirian, yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memilki peserta didik 15 orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada kantor Kementrian Agama kabupaten/kota.


C. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen pendidikan pada system pendidikan informal agama dan keagamaan.

Pendidikan informal salah satu alternative untuk meningkatkan mutu pendidikan peserta didik terutama bagi mereka yang mempunyai kesibuka lebih, misalnya sisitem homeschooling.
Manajemen pendidikan pada homeschooling meliputi:
a. Manajemne kurikulum dan pembelajaran
b. Manajemen pesrta didik’
c. Manajemen sarana dan prasarana
d. Manajemen sdm
e. Manajemen hubungan sekolah dengn masyarkat.
Nama : Djaehan Tanjung
NIM : 09 PEDI 1946
Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Birokrasi Dalam Sistem Administrasi Dan Manajemen Pendidikan



A. Konsep Dasar Birokrasi

Birokrasi pendidikan merupakan upaya untuk memperbaiki seluruh kegiatan belajar, materi yang terjadwal dalam system pengawasan dan evaluasi sehingga pengembangan potensi intelektual dalam bentuk penguasaan bidang ilmu khusus dan kecakapan dalam system teknologi dapat lebih efektif dan efisien. Dalam birokrasi pendidikan, banyak persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan segera menjadi berlarut-larut karena rumitnya birokrasi.


B. Keunggulan Dan Kelemahan System Birokrasi

Kelebihan sisitem birokrasi anatar lain:
a. Pembagian kerja akan menghasilakan efisiensi.
b. Hirarki wewenag memungkinkan pengendalian jabatan
c. Menjamin kesinambungan dalam pelaksanaan tugas.
d. Impersonalitas hubungan yang adil
e. Kemampuan teknis menjamin hanya orang-orang yang memiliki keahlian yang kana menduduki jabatan pemerintahan.

Kelemahan system birokrasi antara lain:
a. Merangsang berpikir menutamakan konformitas
b. Menjadi rutinitas yang membosankan
c. Ide-ide inofatif tidak sampai pada pengambilan keputusan
d. Tidak memperhitungkan oragnisiasi non-formal.
e. Dijalankan secara berlebihan.
f. Kecendrungan menjadi parkinsonian
g. Kecendrunag menjadi orwelian yakni mencampuri bukan mengendalikan urusan.

C. Mengelola System Birokrasi Yang Efektif Efisien Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Untuk mengelola system birokrasi yang efektif efisien dalam penyelenggaraan pendidikan maka harus dilakukan beberapa reformasi:
a. Reformasi motivasi.
b. Reformasi pemimpin.
c. Reformasi paradigma.
d. Reformasi pengelolaan.
e. Reformasi hasil kerja.
f. Reformasi pelayanan.
g. Reformasi cara kerja.
h. Reformasi budaya kerja.
i. Reformasi pelaporan.
j. Reformasi tampilan.

Kinerja yang dikategorikan good governance dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
a. Akuntabilitas.
b. Transparansi.
c. Keterbukaan.
d. Aturan hukum.
e. Keadilan.
f. Partisipasi.
g. Responsive.
h. Berorientasi kesepakatan.
i. Efektif dan efisien.
j. Visi strategis.































Nama : Djaehan Tanjung
NIM : 09 PEDI 1946
Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Sistem Akuntabilitas Manajemen Pendidikan



A. Memahami Akuntabilitas Dalam Manajemen
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki haka atau kewajiban untuk meminta atau pertanggungjawaban. Ada tiga dimensi yang terkandung dalam Akuntabilitas Manajemen Pendidikan yaitu : moral,hukum, dan keuangan yang menuntut tanggungjawab dari sekolah untuk mewujudkannya. Tujuan akuntabilitas adalah agar tercipta kepercayaan public terhadap sekolah yang baik dan terpercaya, dan menilai kinerja sekolah serta kepuasan public terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.


B. Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Manajemen

Penerpan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan manajemen sekolah, mendapat relevansi ketika pemerintah menerapkan otonomi pendidikan yang ditandai dengan pemberian kewenangan kepada pihak sekolah untuk melaksanakan manajemen. Sesuai kekhasan dan kebolehan sekolah. Pengelola sekolah harus mampu memepertangungjawabkan seluruh komponen pengelolaan manajmen berbasis sekolah kepada masyarakat. Komponen pertama yang harus melaksanakan akuntabilitas adalah guru, karena inti dari seluruh pelaksanaan manajemen sekolah adalah proses belajar mengajar. Akuntabilitas tidak saja menyangkut sisitem tetapi juga menyangkut moral individu yang akan menjamin pengelolaan ‘yang bersih dan jauh dari praktek korupsi.



C. Faktor-Faktor Penghambat Akuntabilitas Dalam MBS

Ada dua tipe akuntabilitas, yaitu :
a. Akuntabilitas eksternal yang didasarkan pada manajemen hirarkis.
b. Akuntabilitas internal yang didsarkan pada tanggungjawab professional denga melekat sebuah konsep agen moral.

Akuntabilitas eksternal pengaruh luarnya sangat besar, disisi lain faktor dalam sangat lemah, dan sebaliknya pada akuntabilitas internal. Kekuatannya terletak pada motivasi dan komitmen individu untuk melaksanakan akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas dan factor nilai budaya sekolah sebagai temapat penyelenggaranaan manajemen yang akuntabel merupakan suatu pranata sosial karena terdapat orang-orang dari berbagai latar belakang sosial yang membentuk suatu kesatuan dengan nilai-nilai dan budaya tertentu yang potensial untuk mendukung penyelenggaraan manajemen sekolah yang akuntabel, tetapi juga sebaliknya bisa menjadi penghambat.


D. Upaya-Upaya Peningkatan Akuntabilitas Dalam MBS

Beberapa indicator keberhasilan akuntabilitas:
a. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan public terhadapa sekolah.
b. Tumbuhnya kesadaran public tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaran pendidikan di sekolah.
c. Meningkatkan kesesuaian kegaiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.



































Nama : Djaehan Tanjung
NIM : 09 PEDI 1946
Mata Kuliah : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Pengelolaan Substansi Administrasi Pendidikan Di Madrasah


A. Pengelolaan Dan Pengembangan Administrasi Informasi
Administrasi sekolah diselenggarakan dengan tujuan;
1. Tersedianya program kerja yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pendidikan di sekolah sehingga penyelenggaraan sekolah menjadi efisien dan efektif.
2. Terwujudnya konsistensi pelaksanaan pendidikan sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Tersedianyan alat control untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan sekolah.
4. Tersedianya umpan balik bagi perbaikan proses dan hasil pendidikan di sekolah.
5. Terwujudnya administrasi sekolah yang tertib dan rapi.

Saat ini dikenal paling sedikit tiga jenis jaringan, yaitu :
1. Jaringan yang bersifat setempat yang dikenal dengan istilah Jaringan wilayah lokal (Lokal Area Network-LAN).
2. Jaringan wilayah yang luas ( Wide Area Network – WAN )
3. Jaringan Wilayah kota metropolitan (Metropolitan Area Network-MAN ).


B. Pengelolaan Dan Pengembangan Administrasi Keuangan Dan Layanan Khusus
1. Keuangan
Tujuan administrasi keuangan adalah untuk mewujudkan:
a. Penyelenggaraan pendidkan yang dilaksanakan secara efisien.
b. Terjaminnya kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah/madrasah.
c. Tercegahnya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana.
d. Terjaminnya akuntabilitas perkembangan sekolah/madrasah.

Komponen administrasi keuangan meliputi kegiatan berikut ini;
1. Perencanaan.
2. Sumber keuangan.
3. Pengalokasian.
4. Penganggaran.
5. Pemanfaatan dana.
6. Pembukuan.
7. Pemeriksaan dan pengawasan.
8. Pertanggung jawaban dan pelaporan.
Ada beberapa kelengkapan dalam pengelolaan kegiatan administrasi keuangan yakni:
1. Kutipan Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang menyangkut perincian biaya bagi sekolah/madrasah yang bersangkutan
2. Buku register SPM (Surat Perintah Membayar)
3. Buku Harian yang digunakan untuk melakukan pencatatan harian
4. Buku Kas Umum

2. Layanan Khusus
Layanan merupakan persoalan yang serius bagi para administrator/ manajer. Hal ini dikarenakan keinginan untuk peningkatan di segala bidang sebagai modal dasar dalam memajukan lembaga pendidikan yang dikemdalikannya. Terlebih jika ia merencanakan lembaganya mampu mengungguli lembaga lain, sudah tentu pelayanan menjadi salah satu komponen pengelolaan yang harus mendapat perhatian khusus.


C. Pengelolaan Dan Pengembangan Administrasi Ketatausahaan

Admnistrasi tata usaha/ tata laksana merupakan serangkaian kegiatan mencatat, menyimpan, menggandakan, menghimpun, mengolah, dan mengirim benda-benda ataupun data tertulis yang pada hakikatnya menunjang seluruh garapan admnisntrasi sekolah/madrasah.
Secara singkat tunjangan administrasi tata usaha/ tata laksana terhadap garapan-garapan admninistrasi sekolah/madrsah adalah sebagai berikut:
1. TeMrhadap Administrasi Peserta Didik/Siswa
2. Terhadap Administrasi Personel
3. Terhadap Administrasi Kurikulum
4. Terhadap Administrasi Sarana/Prasarana
5. Terhadap Adminitrasi Anggaran/Biaya
6. Terhadap Admnisitrasi Organisasi
7. Terhadap Admnisitrasi Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat (husemas)
8. Terhadap Supervisi Pendidikan


D. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kemitraan

Kemitraan yakni peran serta masyarakat merupakan bagian terpenting dalam pengembangan mutu pendidikan terutama masyarakat publiknya yakni orang tua murid, komite madrasah, dan atasan langsungnya serta masyakarat sekitar sekolah/madrasah. Setidaknya salah satu parameter penentu nasib lembaga pendidikan khususnya madrasah adalah masyarakat.